Banjarbaru, lintaskalsel.com
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun Rencana 2025 – 2029, Senin, (5/5/2025,)di Gedung Auditorium KH. Idhan Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Haji Supian HK SH.MH usai mengikuti musrenbang yang dibuka Gubernur Haji Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaan menyatakan sangat bersyukur karena musrenbang kali ini dihadiri oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
“Alhamdulillah musrenbang dihadiri dari kementerian bappenas, kementerian dalam negeri sehingga mengetahui pembangunan untuk lima tahun ke depan,” tutur politisi kawakan Partai Golongan Karya (Golkar).H. Supian
Prinsipnya DPRD menyambut baik kegiatan musrenbang yang pada intinya adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional, namun hanya tidak sekedar seremonial, diatas kertas, namun nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya.
DPRD siap mengawasi dan mengiring hasil musrenbang tersebut.
Ketua DPRD Kalsel menyatakan komitmennya mendukung program kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.
“Kami DPRD siap aja menganggarkan untuk roda pembangunan banua, begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak, siap mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” tegas Supian HK.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, SE, MM, menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan yang disampaikan oleh Kemendagri terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel.
“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah Gubernur menekankan kepada Bupati agar turun ke lapangan mendata semua peogram.
” Mungkin inilah maksud dari kementerian dalam negeri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi ”, jelas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Alpiya.
Kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel Alpiya meminta agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat, sehingga tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.
Data benar-benar di cross check, apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali, guna menghindari Kerja dua kali, intinya cross cek,” tegas Alpiya.
Musrenbang Tahun 2025 diikuti Forkopimda Provinsi Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Kalsel, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik , M.Si., Direktur Regional II Kementerian Ppn/Bappenas, Mohammad Roudo, ST, MPP, PHd., Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Ary Sudijanto, MSE., selaku narasumber.
Sedangkan via zoom, dikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto Raharjo, M.Sc., Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Dr. Drs. Yohan, S.Pd,M.Si., dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam, S.ST.Par, M.Sc.( surya).
