Banjarmasin, lintaskalsel.com
Sejumlah perwakilan dari Ikatan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer R3 yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun 2024, mendatangi Gedung DPRD Kota Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (14/5/2025).
Kehadiran mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan status PPPK Paruh Waktu yang hingga kini belum ada kejelasan. Para tenaga pengajar ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri.
Salah satu perwakilan guru, Azis Muslim, menyampaikan harapan agar guru honorer paruh waktu yang sudah mengikuti seleksi tahap pertama namun tidak mendapatkan kode L (lulus), tidak lagi diposisikan sebagai paruh waktu.
“Kami ingin guru honor paruh waktu yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 tapi tidak mendapat kode L (lulus) tidak lagi paruh waktu,” ujarnya.
Azis juga menegaskan bahwa jika pun tetap berstatus paruh waktu, maka gaji yang diberikan harus lebih layak dibandingkan honor yang diterima selama ini.
“Honorer Rp1,5 juta, paling tidak sesuai dengan nominal standar Upah Minimum Kota (UMK),” harapnya.
Terkait status para guru PPPK Paruh Waktu, mereka juga mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membuka data R3 tahap pertama tahun 2024 secara transparan. Berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan, jumlah peserta PPPK R3 tahap 1 sebanyak 444 orang, yang terdiri dari 310 guru dan 134 tenaga pendidik honorer.
Desakan ini muncul karena adanya kabar bahwa peserta PPPK tahap kedua sudah mendapatkan formasi, sementara tahap pertama belum mendapatkan kepastian, padahal seharusnya menjadi prioritas.
“Kami meminta dewan dapat membantu mengawal data dari Disdik ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sampai ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Seandainya Disdik transparan, kami tidak akan datang kemari,” terang Azis.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan yang dirasakan para guru PPPK R3 tahap 1 tahun 2024. Menurutnya, mereka adalah pejuang pendidikan yang telah lama mengabdi dan kini memperjuangkan hak secara wajar.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD. Pertama, mereka akan mendorong kepastian status para guru agar tidak terus berada dalam ketidakjelasan. Kedua, DPRD mendorong agar Disdik membuka data R3 dengan transparan agar tidak menimbulkan kesan adanya penutupan informasi.
Ketiga, menyangkut tuntutan gaji yang layak bagi guru honorer paruh waktu, sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemampuan anggaran daerah. Keempat, DPRD juga menekankan bahwa proses pengangkatan dan penetapan formasi harus berlangsung adil dan terbuka, tanpa diskriminasi.
“Dewan akan mengawal, agar ada kebijakan yang berpihak kepada guru, karena guru yang sejahtera adalah kunci pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita,” tegas Rikval.
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, DPRD akan mengundang pihak Disdik, instansi terkait, serta perwakilan guru R3 untuk duduk bersama membahas persoalan ini dan menemukan solusi terbaik.
“Kami tidak ingin ada pejuang pendidikan di Banjarmasin merasa ditinggalkan,” tutup Rikval.(adv)
