Banjarbaru, lintaskalsel.com
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tuan rumah penyelanggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia tahun 2025 yang dijadwalkan tanggal 2 – 4 Desember 2025.
Tema yang diambil dari rakor tersebut yakni “Sinergitas Perencanaan Daerah melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita”.
Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Dr Ir Suprapti Tri Astuti ST MT di Banjarbaru menyebut, Rakor Bappeda akan dihadiri dengan peserta dari 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia, ditambah peserta dari pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Badan Pusat
Statistik (BPS) Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
“Alhamdulilah, tahun ini Pemprov Kalsel dipercaya menjadi tuan rumah rakor Bappeda se- Indonesia. Tentu ini menjadi kehormatan dan semoga menghasilkan keputusan untuk kemajuan pembangunan di Indonesia dan Kalsel pada khususnya,” ungkap Astuti.
Tujuan Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025 adalah menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar Bappeda seluruh Indonesia terkait isu-isu pembangunan daerah, memperkuat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, mengedepankan Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian target
Program Strategis Nasional (Pro SN) Tahun 2026, dan mengukuhkan keanggotaan Forum Bappeda Indonesia.
Adapun formatur Forum Bappeda Indonesia yaitu Dr Dikky Anugrah (Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara) sebagai Ketua, Dedi Mulyadi (Kepala Bappeda Jawa Barat) sebagai Wakil Ketua, Suprapti Tri Astuti (Kepala Bappeda Provinsi Kalsel) sebagai sekretaris, dan Yohanes Walilo (Kepala Bapperida Provinsi Papua) sebagai Bendahara Formatur.
Agenda yang akan dilakukan, menyepakati pelaksanaan Rakernas Pembangunan Indonesia Tahun 2026, dan penyampaian hasil AD-ART forum Bappeda Indonesia.
Dalam rakor nanti akan disampaikan berbagai materi yakni, soal kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program strategis nasional melalui perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung Asta Cita yang akan disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
Kemudian, langkah-langkah Perencanaan Pusat dan Daerah untuk Mencapai Target
Pembangunan Nasional Tahun 2026 dalam Menghadapi Tantangan Fiskal akan dipaparkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas.
Menyangkut Urgensi Data dalam Mendukung Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita, akan disampaikan Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Selain itu untuk menuju Pemerintahan yang bebas korupsi akan disampaikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi oleh KPK RI. (Surya)
