Banjarmasin, lintaskalsel.com
Pemangkasan secara tajam pagu anggaran untuk Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel disoroti Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan , salah satunya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam yang berada di bawah naungan dinas tersebut.
Dalam rapat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10/2026) siang terungkap.
Pria yang akrab disapa Paman Yani ini menyatakan rasa mirisnya melihat kondisi anggaran mitra kerja di bawah komisinya yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2027 ini.
“Saya cukup miris meihat dari hari pertama saya mengetahui anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya ‘terjun bebas’ bahasa kawan-kawan itu. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” ungkapnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menghadirkan sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Perindustrian beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.
Meski demikian, pihaknya mengapresiasi komitmen SKPD mitra kerja untuk tetap melaksanakan DPA yang ada. Namun, Paman Yani secara tegas memberikan catatan khusus terkait nasib pengesahan anggaran jika alokasinya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat di bawah, dalam rapat ia bahkan mengaku belum bisa “ketok palu” dengan anggaran seperti itu.
“Kita juga minta bahwa, misalnya ada transfer tambahan dari pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” ujarnya.
Paman Yani dengan tegas mendesak Bappeda dan BPKAD agar lebih jeli dan cermat dalam mengkaji alokasi anggaran. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh menyasar program-program prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, terlebih nominal anggarannya relatif kecil namun berdampak besar pada hilirisasi produk dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyoroti ketimpangan antara minimnya alokasi anggaran dengan target ambisius pemerintah daerah, seperti target pertumbuhan ekonomi dan target investasi yang dibebankan kepada mitra kerja Komisi II.
“Bagaimana mungkin DPMPTSP ditargetkan untuk mendapatkan investasi senilai 37 triliun di 2027, tapi anggaran yang tersedia sangat minim? Jadi bagaimana mungkin itu bisa dicapai? Oleh karena itu barangkali target-target ini juga perlu dievaluasi,” cecar Firman Yusi.
Firman Yusi juga menyampaikan Komisi II sangat serius menyoroti celah dalam pemenuhan mandatory spending pendidikan. Salah satunya anggaran UPT Balai.( Surya).
