Banjarmasin, lintaskalsel.com
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian kepada Daerah Provinsi Kalsel yang ke 12 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (26/5/2025) pagi, diterima Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H.
Penyerahan dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., CGAE, CPA, CA, CSFA, ERMCP, CGCAE, CfrA, mewakili pimpinan BPK RI dalam agenda tahunan penyerahan LHP kepada pemerintah daerah.
“ Pemerintah Provinsi Kalsel berhasil mempertahankan WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong integritas dan transparansi keuangan daerah agar menjadi kebanggaan bersama,” ungkap Ahmad Adib.
Capaian ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyatakan pencapaian ini buah dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif. Sinergi yang harmonis dan saling memberi masukan konstruktif dinilai menjadi kunci keberhasilan.
“Untuk itu, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depannya, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkas H. Muhidin.
Terkait dengan beberapa catatan dan rekomendasi BPK RI menyangkut LHP Gubernur Muhidin segera menindaklanjuti dan memperbaikinya.
” Saya akan terus berkoordinasi dengan BPK RI untuk perbaikan kedepan, sehingga meminimalisir temuan temuan tersebut kebaikan Provinsi Kalimantan Selatan,” turup Muhidin. ( Surya).
