Banjarmasin, lintaskalsel.com
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD dilingkup kerjanya, Senin (5/10/2026).
Rapat digelar karena alokasi anggaran dana tahun 2027 tergolong minim, tujuannya tidak lain melakukan sinkronisasi program kerja tahun 2027 terhadap kecukupan anggaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi setempat.
Ķetua Komisi II DPRD (Kalsel) M Yani Helmi usai rapat mengakui, banyak SKPD yang mengeluhkan minimnya alokasi dana, sehingga menjadi kendala untuk menunjang sejumlah program kerja yang telah mereka susun.
Kendati demikian , komisi II bersama badan keuangan daerah dan Bappeda, telah memusyawarahkannya agar belanja yang ada bisa bermanfaat untuk pembangunan dan buat kebaikan masyarakat.
“Tapi kita yakin pemerintah pusat dapat ber-walasasih melihat daerah Kalsel yang penghasil batubara ini. Saya ingin pemerintah juga membagi hasil berapapun jumlah yang di kalkulasi itu adalah hak nya Kalsel,” ujar Paman Yani.
Ķetua komisi membidangi ekonomi dan keuangan yang akrab disapa Paman Yani ini menyebut, dana yang dikalkulasikan merupakan hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat kendati secara bertahap.
Ķetua komisi II Yani Helmi yang membidangi ekonomi dan keuangan berharap ada kucuran TKD dari pusat untuk optimalisasi pendanaan SKPD.
” TKD itu ngutang sama Kalsel, kan TKD kita dipotong jadi harapan kita kembalikan seperti biasanya,” tandas Paman Yani.
Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan menjelaskan, seperti sudah diketahui saat akan menetapkan APBD 2026, TKD Kalsel sudah dipotomg sebesar Rp 2,179 triliun yang nantinya akan direaliasikan kembali secara bertahap dan itu komitmen menteri keuangan era Purbaya Yudi Sadewa.
“Namun demikian kita tunggu kebijakan Menkeu yang baru terkait hak-hak daerah, tapi sampai sekarang masih tertahan di pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada secercah harapan, TKD kita yang tertahan bisa direalisasikan pada saat kita on progres APBD 2027, sehingga bisa meakomodir program kegiatan yang sebelumnya tidak tercover melalui TKD pusat ke Kalsel,” terangnya.
Kembali ditanya sejauhmana optimistik BPKAD akan TKD bisa mengucur? Fatkhan menegaskan dengan lembut, yaitu menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait TKD.
“Oke kita tunggu PMK yang sampai saat ini belum turun, nanti kalo turun tentunya transparansi publik juga akan kita sampaikan terkait alokasi TKD yang sebenarnya Kalsel itu berapa, kita tunggu PMK-nya,” jelas Fatkhan (Surya)
