Banjarmasin, lintaskalsel.com
Strategi optimalisasi pajak daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pokok bahasan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, Rabu (28/1/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi.
Ujar Paman Yani Bapenda telah berupaya maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempermudah pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah semaksimal mungkin mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, dengan kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” ucap Paman Yani.sapaan akrabnya.
Ditegaskan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Komisi II, turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah. Dukungannya yakni salah satunya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat agar pemahaman serta kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas kemungkinan adanya revisi terhadap Perda pajak daerah. Menurut Paman Yani, penyesuaian regulasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Perda pajak kemungkinan akan ada sedikit revisi, tetapi pembahasannya DIlakukan dalam beberapa bulan ke depan tentu dengan melihat kesiapan pemerintah daerah,” pungkasnya.( Surya).
