Banjarbaru,lintaskalsel.com
Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peningkatan gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terus dilakukan, Selasa (4/2/2025) pagi
Hal tersebut dikemukakan Deputi Badan Gizi Nasional Drs.Nyoto Suwignyo (BGN) dalam video conference (vidcon) dengan mengundang Gubernur beserta Ketua DPRD seluruh Indonesia dalam upaya implementasi program MBG tersebut.
Sementara yang mewakili Ketua DPRD yakni Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mewakili Gubernur Kalsel oleh Plh. Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin serta Kepala BINDA Provinsi Kalsel, Brigjen Pol Nurrullah bertempat di Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, ditemui usai vidcon mengungkapkan bahwa Kalsel mempersiapkan anggaran untuk program ini. Hanya saja belum diketahui berapa kebutuhan anggaran secara pasti.
“Kalsel sudah jauh-jauh hari menyiapkan anggaran sekitar 300 miliar untuk keperluan makan bergizi, antara pemerintah daerah dengan DPRD, saat proses pembahasan RAPD 2025,” ucap Iskandar.
DPRD Kalsel telah melakukan konsultasi dengan BGN di Jakarta untuk meminta anggaran tersebut digunakan untuk membangun fasilitas dapur umum yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di daerah.
Gusti Iskandar juga mengungkapkan menyangkut kendala yakni terkait regulasi yang belum jelas.
“Oleh sebab itu Kami minta tolong dengan Kabinda Provinsi Kalsel, supaya hal itu di koordinasikan antara pemerintah daerah dengan DPRD, dan mungkin FORKOPIMDA, dasar payung hukum untuk kita melaksanakan kegiatan penyediaan dapur umum ini supaya dikemudian hari tidak muncul masalah-masalah hukum,” tambahnya.
Gusti Iskandar juga menyoroti pentingnya terobosan cepat dari BGN untuk mengeluarkan keputusan dan regulasi terkait.
Dalam vidcon itu diketahui bahwa daerah-daerah, termasuk kabupaten dan provinsi, bersedia berpartisipasi untuk mensukseskan program ini.
“Para bupati juga menunggu keputusan juknis untuk mengeluarkan APBDnya dalam rangka mensukseskan program itu, kemudian APBDnya dapat dipertanggungjawabkan secara sistem akutansi dan aturan-aturan yang ada,” jelas Iskandar.
Gusti Iskandar juga menekankan bahwa BGN harus segera memberikan kejelasan terkait regulasi daripada hanya fokus menunggu APBN yang nilainya mencapai 71 triliun untuk MBG ini.
Ia juga mengingatkan bahwa jika daerah dapat berpartisipasi dengan nilai yang signifikan, jumlah totalnya dapat mencapai angka yang setara dengan anggaran nasional,
maka mungkin partisipasi daerah ini nanti hampir sama nilainya dengan 71 triliun rupiah.
Iskandar menganalogikan coba kali aja kalo satu daerah aja 200 miliar, dikali 500 kabupaten/kota, tambah 38 provinsi, apa gak 71 triliun juga?”
Ia berharap semua pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan regulasi agar program ini berjalan lancar.
“Kita juga gak mau Kepala Daerah atau pelaksana di lapangan nanti berhadapan dengan masalah hukum, padahal kita punya niat baik semua,” tutup Iskandar. ( Surya).
