DPRD Kalsel Memberi Ruang Waktu Yang Cukup Untuk Membahas RAPBD Tahun 2026

Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo

Banjarmasin, lintaskalsel.com

Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo menjelaskan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel),memberikan ruang dan waktu yang “cukup”untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Tujuannya tidak lain untuk memenuhi tahapan dan mekanisme yang sudah diatur,kemudian juga selain itu untuk memperoleh hasil dan kualitas optimal atas program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

” Sebaiknya pembahasan RAPBD 2026, dilakukan di komisi-komisi lebih dulu bersama mitra kerja masing-masing sebelum dirampungkan di badan anggaran, ini sesuai dengan surat edaran pimpinan DPRD,” ucap Wakil Ketua DPRD H Kartoyo, kepada awak media di Banjarmasin, Kamis (16/10/2025) petang.

Menurutnya tahapan tersebut dilakukan sangat penting, untuk mengetahui apa saja program-program kerja yang direncanakan, dan berapa nilai anggaran dana yang sesuai yang diperlukan oleh SKPD masing-masing.

Untuk mendalami item-item kegiatan kerja tersebut, harus pula dengan waktu yang cukup, dengan begitu, alokasi anggaran yang diperlukan SKPD dapat selaras sesuai keperluan SKPD masing masing, dan hasil yang dilaksanakapun tepat sasaran.

Menyangkut efisiensi anggaran saat ini ujar Kartoyo diperlukan kecermatan dan ketelitian kinerja baik  ketentuan administratif, perencanaan kerja, maupun pengalokasian anggaran, dalam RAPBD Kalsel tahun 2026 senilai Rp 7 triliun lebih.

Maka dengan begitu, gaung kuat “efisiensi” dapat dapat berjalan, tanpa mengurangi besarnya manfaat dan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat luas.

Untuk pembahasan di komisi-komisi Kartoyo mengatakan mungkin kembali melakukan rapat di badan musyawarah untuk menentukan jadwal, karena RAPBD 2026, sudah harus rampung satu bulan sebelum tahun 2025 berakhir.

“RAPBD 2026 harus rampung paling lambat, diakhir November, jadi masih ada waktu,” tegas Kartoyo.

Seperti diketahui, DPRD Kalsel terdapat empat komisi, yaitu Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan. Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan. Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Komisi IV, Bidang Kesra, pendidikan, kesehatan , pemuda dan olah raga.

Sementara itu dalam keterangan terpisah Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, menyatakan sangat sepakat.

Bahkan pria yang akrab disapa paman Yani ini, menegaskan sudah sejak lama komisi-nya selalu memberi waktu cukup melakukan pembahasan RAPBD di tahap komisi bersama mitra kerjanya hingga  tengah malam, rapat bersama mitra kerjanya.

“Kami sudah dari dulu itu, dan sangat mendukung,” tegasnya.(Surya)

Berita Terkait

slot gacor