Banjarmasin, lintaskalsel.com
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pemanfaatan Tugu Nol Kilometer dan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui rapat kerja lintas sektor yang digelar, Selasa (5/5/2026) berlangsung di Ruang Komisi III, Lantai 4 Gedung A DPRD Kalsel.
Rapat menghadirkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas PUPR, Biro Umum, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Bappeda, serta melibatkan lintas komisi di DPRD Kalsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan inisiatif Komisi III untuk menyinergikan pembahasan lintas kewenangan, mengingat pengelolaan kedua bangunan tersebut melibatkan berbagai sektor.
“Komisi III berfokus pada aspek fisik dan pembangunan, namun karena ada keterkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan,komisi III mengundang komisi lain untuk bersama-sama mencari solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun tidak seluruh komisi dapat hadir, pembahasan tetap dilanjutkan guna mempercepat kejelasan pemanfaatan kedua aset tersebut.
Dari hasil rapat, disepakati bahwa Tugu Nol Kilometer maupun Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara prinsip telah siap difungsikan dan kini hanya menunggu proses peresmian.
Untuk Tugu Nol Kilometer, masih terdapat beberapa opsi pengelolaan yang tengah dikaji, antara lain melalui BUMD atau kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme lelang. “Kami ingin memastikan pengelolaan berjalan optimal tanpa menimbulkan kerugian daerah. Karena itu, aspek keuntungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Sementara itu, pengelolaan masjid dinilai lebih sederhana karena berorientasi pada fungsi sosial dan ibadah. Biro Kesra disebut telah menyiapkan anggaran operasional, termasuk untuk imam tetap, imam Jumat, petugas kebersihan, serta tenaga pendukung lainnya. “Petugas sudah melalui proses verifikasi dan validasi. Saat ini hanya ada beberapa kelengkapan, seperti mimbar, yang masih dalam tahap pengadaan dan ditargetkan segera tersedia,” tambahnya.
Terkait skema pengelolaan masjid, sejumlah alternatif juga tengah dipertimbangkan, mulai dari pengelolaan langsung oleh Kesra, melalui UPT, pembentukan badan pengelola seperti Masjid Sabilal Muhtadin, hingga model pengelolaan seperti yang diterapkan di Masjid Al-Jabar.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD telah sepakat untuk segera meresmikan dan mengaktifkan kedua bangunan tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Prinsipnya harus kita sepakati, kedua bangunan ini harus segera dibuka dan digunakan. Jika masih ada kekurangan, bisa disempurnakan sambil berjalan,” ucap Achmad Maulana.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Thoyib menyinggung pengelolaan togo nol kilometer menyatakan harus benar benar instansi yang tepat agar togo nol kilometer terawat dengan baik.
” Yang menjadi problem itu persoalan pengelolaannya jika dibuka tanpa persiapan yang matang, maka bisa saja aset aset di nol kilometer rusak tidak ada yang menjaga sirkulasi keluar masuk orang, itu saja intinya, tapi secara pekerjaan sudah baik dan selesai,” ucap Yasin.
Pekerjaan togo nol kilometer ujar Yasin selesai, ini diserahkan kebagian umum secara operasional, karena pemeliharaan satu tahun, tapi ditahun 2027 baru diserahkan seratus persen.
Saat ditanya instansi pengelola togo nol kilometer Yasin menjelaskan siapa saja boleh, tapi yang Ia dengar PT Bangun Banua ingin mengelola, tentu juga harus dirapatkan yang rencananya Senin depan dengan tim ahli dari ULM. ( Surya).
