Banjarmasin,lintaskalsel.com
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan rapat kerja kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (2/2/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Lantai IV Gedung A.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Musfaqimah, S.Farm., M.Si., dengan agenda pembahasan rencana program kerja Dinas PUPR Tahun 2026, sekaligus penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.
Komisi III DPRD Kalsel menekankan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran yang realistis, serta pelaksanaan proyek yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Musfaqimah, menegaskan DPRD akan memastikan seluruh program strategis disertai target kinerja yang terukur, skema pendanaan yang transparan, serta mitigasi risiko keterlambatan pekerjaan dan potensi pembengkakan biaya.
Dalam forum tersebut, Komisi III juga meminta Dinas PUPR menyampaikan secara rinci timeline pelaksanaan proyek, peta lokasi kegiatan, serta indikator capaian fisik dan keuangan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bersama. Fokus pengawasan DPRD diarahkan pada proyek-proyek bernilai besar dan berdampak luas terhadap konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Sebagai rekomendasi kebijakan, Komisi III DPRD Kalsel mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memprioritaskan proyek strategis yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas logistik, aksesibilitas masyarakat, dan produktivitas ekonomi, sekaligus memastikan sinergi lintas perangkat daerah.Selain itu Komisi III juga merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan intensitas pengawasan lapangan, serta keterbukaan informasi progres pekerjaan kepada publik guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap seluruh program kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, dalam rapat memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026 yang masuk dalam proyek strategis daerah. Di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta penguatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi daerah irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, Dinas PUPR juga merencanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan siring. Program-program tersebut diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
” Khusus Jembatan Pulau Laut Batulicin- Kotabaru progresnya masuk tahap lelang tender, diperkirakan Maret 2026 sudah ada pemenang tendernya, tunggu saja,” ucap Yasin. ( Surya).
