Banjarmasin, lintaskalsel.com
Kepala Beppeda Provinsi Kalsel Dr.Ir .Suprapti Tri Astuti ST.MT dengar pendapat dengan pansus II terkait perubahan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)di Gedung DPRD Kalsel Rabu (4/3/2026) pagi.
Dijelaskan Banua Kalsel banyak perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, namun yang menjadi persoalan program CSR yang belum maksimal di gunakan diwilayah masing masing.
” Kami ingin CSR dari perusahaan tambang yang di Kalsel berjalan sesuai keperluan daerah masing masing, seperti kawasan banua lima sering mengalami banjir,maka dibuatlah program untuk mengatasi banjir tersebut dengan dana CSR yang di kerjakan perusahaan,” ucap Astuti.
Begitu pula dengan Banjarbakula, dimasing masing daerah yang punya persoalan mendasar, maka dengan CSR insyaallah terbantu, tapi clasternya harus jelas.
Menyangkut pekerjaan proyek dengan dana CSR Pemerintah Provinsi tegas Astuti sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan ,semua mereka yang mengerjakan.
Ketua Pansus II, Agus Mulia Husin, S.Pi.yang memimpin rapat dihadiri Kepala Bappeda Suprapti Tri Astuti dengan difokuskan pada penyamaan sudut pandang berkenaan dengan kerangka raperda yang akan disusun, terlebih menyangjut tanggungjawab sosial perusahaan.
Menurut Agus Mulia Husin, Raperda ini merupakan perubahan dari Perda yang sudah ada, yakni Perda no 01 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
“Dalam raperda ini nantikan akan diatur berkenaan dengan peran pemerintah provinsi agar CSR ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, perusahaan ujar Agus Mulia Husin diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar saling berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya raperda ini CSR ini menjadi lebih teratur dan lebih terukur. ( Surya).
