Banjarmasin, lintaskalsel.com
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui juru bicaranya Firman Yusi banyak menyampaikan catatan kritis dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2025 .
Catatan kritis yang disoroti FKS yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA provinsi setempat tahun 2025 dirapat paripurna DPRD Kalsel dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Kamis siang, dan hadir Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) setempat, H Muhammad Syarifuddin.
Catatan kritis konstruktif Fraksi PKS antara lain agar menggeser prioritas SILPA untuk memperkuat infrastruktur ketahanan pangan, terutama pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.
“Penguatan infrastruktur hulu hingga hilir pada sektor-sektor produktif sangat krusial guna memastikan ketersediaan pangan yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan di daerah kita,” ucap Seketaris PKS Firman Yusi.
Langkah penguatan ketersediaan pangan tersebut menjadi sangat penting dan strategis sebagai bantalan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global yang dinamis.
“Mengalokasikan SILPA secara optimal pada sektor ketahanan pangan, kita tidak hanya sedang membangun fisik daerah, melainkan pula memperkokoh daya tahan dan imunitas ekonomi warga dari ancaman inflasi serta krisis pangan global,” ujar Fraksi PKS.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah daerah agar SILPA 2025 benar-benar dikonversi menjadi program yang padat karya, solutif dan mampu meningkatkan taraf hidup para petani, peternak, pekebun serta nelayan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.
Dalam pendapat akhir, Fraksi PKS juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut hingga 2025.
Sementara di APBD Kalsel 2025, realisasi Pendapatan Daerah Rp11,18 triliun lebih atau 106,28 persen dari target, sedang Belanja Daerah Rp11,10 triliun lebih dengan SILPA Rp1,9 triliun lebih. Untuk Tahun Anggaran 2026 perencanaan SILPA Rp2,6 triliun lebih. ( Surya).
