Banjarmasin, lintaskalsel.com
Pada awal tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami banjir yang signifikan akibat curah hujan yang tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat bahwa hingga 25 Januari 2025, banjir telah merendam 21.673 rumah dan mempengaruhi 68.072 jiwa di berbagai wilayah.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, DPRD Kalsel yang dipimpin oleh H. Kartoyo bergerak cepat dengan menggelar rapat bersama beberapa mitra terkait pada Rabu (12/02/2025). Dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid dalam penanganan banjir dan mengingatkan agar tidak ada kepentingan sektoral yang menghambat upaya pemulihan.
“Kita harus bekerja sama dan mengesampingkan perbedaan. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat penanganan banjir,” tegas Kartoyo.
Selain itu, Kartoyo juga membahas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Gubernur. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan anggaran tersebut secara optimal agar bantuan dapat segera tersalurkan kepada masyarakat terdampak.
“Kita menunggu surat resmi dari kepala daerah terkait dana tersebut, serta mengkaji dampak dari berbagai aspek,” ungkapnya.
Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Bagiawan, Asisten Biro Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel menyambut baik dorongan DPRD Kalsel dalam upaya memaksimalkan penggunaan dana itu
Ia menjelaskan bahwa pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp800 miliar hanya dapat dilakukan atas perintah gubernur. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penanganan banjir, tetapi juga dapat digunakan untuk bencana alam lainnya.
Selain itu, diungkapkan hingga saat ini, belum ada kabupaten atau kota di Kalsel yang menaikkan status darurat dari sebelumnya siaga. Bantuan yang sudah disalurkan saat ini berasal dari stok pemerintah tahun 2024 serta bantuan dari kementerian, sehingga anggaran dari pemerintah belum ada yang dicairkan.
DPRD Kalsel berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dapat mempercepat penanganan bencana demi kepentingan masyarakat.(Surya).
