Banjarmasin, lintaskalsel.com
Dalam rangka membahas sinkronisasi Rencana Program Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027 Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) .Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menghadirkan jajaran Bappeda dan BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan difokuskan pada keselarasan antara perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia.Dari Bappeda, paparan disampaikan oleh Dr. Ir. Suprapto Tri Astuti, ST., MT. Dalam pemaparannya, Bappeda menjelaskan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029.Bappeda juga menyampaikan bahwa program pembangunan harus disinkronkan dan dibagi secara proporsional kepada 119 SKPD, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.Sementara itu, dari BPKAD Provinsi Kalsel, paparan disampaikan oleh H. Fathan yang menjelaskan sejumlah indikator kinerja utama daerah, khususnya terkait misi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang mudah dan cepat.Dalam pemaparannya, salah satu tujuan yang menjadi perhatian adalah menguatnya fondasi transformasi tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).Salah satu indikator penting dalam pencapaian sasaran tersebut adalah opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan target mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Melalui rapat tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menekankan pentingnya sinkronisasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran. Setiap program diharapkan benar-benar memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menilai koordinasi antara DPRD, Bappeda dan BPKAD sangat penting untuk memastikan program kerja Tahun Anggaran 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.” Dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan memberikan hasil yang maksimal ” Jarnya.Rapat ini diharapkan menjadi bagian penting dalam menyatukan arah perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, sekaligus memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.( Surya).
