Jakarta, lintaskalsel.com
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengupayakan peningkatan aspek keselamatan di jalan Banjarbaru-Batulicin.
Upaya peningkatan fasilitas seperti penerangan jalan umum (PJU), rambu jalan, dan guardrail tersebut mengemuka saat rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Kamis (20/3/2025).
Pertemuan Komisi III di Kementrian PUPR didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo dan H. Muhammad Alpiya Rakhman berkonsultasi tentang penanganan dan perbaikan jalan Banjarbaru-Batulicin.
“ Alhamdulillah, sudah jelas dalam pertemuan itu ada tiga daerah mendapat perhatian yakni, di Gunung Papua, Kelok 12, dan Bunglai.
Insyaallah Pertengahan September 2025 semua sudah dokumen perencanaannya selesai, progressnya pertengahan September ini selesai, sehingga tahun 2026 nanti sudah mulai kita kerjakan” ujar Kartoyo.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam proyek jalan Banjarbaru-Batulicin ini terdapat beberapa jalur yang termasuk dalam di kawasan hutan, sehingga memerlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalsel, H. M. Rosehan Noor Bahri, menambahkan terkait anggaran preservasi jalan di Banjarbaru-Batulicin ini, ia memaparkan bahwa anggaran untuk perbaikan ini terbagi antara APBD dan APBN.
“Anggaran untuk preservasi jalan daerah Bunglai dari APBD senilai 80 miliar, kemudian untuk jalan Gunung Papua dibantu anggaran dari Pemerintah Pusat senilai 250 miliar dan Kelok 12 senilai 150 miliar,” jelas Rosehan.
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa pembagian anggaran ini bersifat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Polanya kan pola kolaborasi, siapkan juga dari dana APBD, baik dari kabupaten maupun provinsi, sehingga nanti desain, lahannya, kemudian pembangunan sebagian konstruksinya itu (pemerintah) daerah, sedangjan sisanya (pemerintah) pusat, biar kolaborasi,” ujar Roy.
Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, Wida Nurfaida, menambahkan timnya sudah melakukan survei langsung di lokasi, dan mengingatkan bahwa jalan yang dibangun sepanjang 104 km ini masih banyak membutuhkan evaluasi, terutama untuk geometrik dan mitigasi longsoran.
Terkait hal itu Komisi III DPRD Kalsel terus mendukung upaya pembangunan infrastruktur ini, termasuk penetapan kawasan dan kepastian pembangunan yang dibutuhkan.( Surya).
