Pagu Belanja BPKAD dalam RAPBD 2026 Paling Besar Yaitu Rp 1 triliun Lebih, Padahal Ditengah Efeseinsi dan Rasionalisasi

Disela Rapat Banggar DPRD Kalsel Dengan TAPD Ketua Banggar Supian HK Terkejut Pagu BPKAD Provinsi 1 Triliun Lebih

Banjarmasin, lintaskalsel.com

Banggar dan TAPD sepakat memangkas sebesar 50 persen semua usulan dana dari 119 daftar SKPD/badan/UPT, dan lain terkait dilingkup provinsi setempat, namun daftar usulan pagu belanja milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sangat fantastis dan mencengangkan jika di banding semua SKPD yang ada.

Dalam daftar, tercatat usulan semula Rp 2.359.020.718.164. kemudian dirasionalisasi atau di pangkas senilai Rp 686.167.073.164, menjadi, Rp 1.672.853.645.819.

Nilai ini dikurangi gaji (dilingkungannya) PNS+PPK*12 bulan senilai Rp Rp 422.348.248.503, dan juga dikurangi gaji tekon senilai Rp. 4.097.500.000.

Sehingga pagu BPKAD di RAPBD 2026 (sudah rasionalisasi) sebesar Rp 1.048.063.901.670, atau satu triliun 48 miliar lebih.

Besaran angka pagu anggaran yang sangat besar ini pun menjadi perhatian awak media.

Bahkan Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, saat jeda memimpin pembahasan belanja 2026 Kamis 24 Oktober 2025, cukup terperanjat melihat nilai fantastis ini, bahkan Supian HK langsung mendiskusikannya kebeberapa anggota banggar lainya yang hadir, termasuk Kabid Anggaran BPKAD yang juga hadir hari itu.

Didampingi Wakil ketua Banggar, HM Alpiya Rahman, Anggota Banggar Adrizal, dan Plh Sekdaprov Kalsel, dr Ariadi Noor, H Supian HK usai rapat menerangkan adanya angka dana super besar tersebut.

Menurutnya, setelah ditanyakan ke Kabid anggaran, ternyata ada salah input, semestinya empat bulan, dana yang diatas itu totalnya dibawah.

Saat ditanya lagi apakah jumlah angka itu banar atau salah? “Itu penghitungan benar, tapi pengertian item-item nya saja tidak dibacakannya. Item itu mestinya masuk dengan yang total 1 triliun lebih itu, termasuk dana DPRD,” jelas Supian HK.

Wakil Ketua Banggar, Alpiya Rakhman menambahkan, pola penyusunan keuangan kita saat ini mirip-mirip di kementerian keuangan RI. “Artinya siapa daerah yang rajin menjuluk buah silahkan mengajukan,” timpalnya

Dalam keterangan terpisah, Kepala Bidang Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah di BPKAD Prov Kalsel, Adya Ferina, diminta rincian penggunaan dana diatas, justru memberikan keterangan berbeda.

Dalam Whats App-nya, Adya menulis bahwa nilai dana 1 triliun lebih ini untuk Belanja Bagi Hasil, BTT, Bantuan Keuangan, Belanja Sub Kegiatan Tusi.

“Karena masih RAPBD dan belum ditetapkan, masih bisa berubah,” tulis Adya Ferina (Surya)

Berita Terkait

slot gacor