Banjarmasin, lintaskalsel.com
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sejumlah proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya diputuskan kontrak secara hukum.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Andre Fadli kepada awak media seusai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/11/2024).
Proyek yang dimaksud, yakni Pembangunan Lapangan Sepak Bola Di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) senilai Rp23 miliar, kemudian Pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) senilai Rp22 miliar serta Pembangunan Kolam Renang Di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) senilai Rp9 miliar.
Sejumlah proyek yang terdampak oleh OTT KPK tersebut sudah didiskusikan dengan Inspektorat dan Biro Hukum.
“Hasil diskusi, itu sudah putus kontrak secara hukum, karena bermasalah,” ujar Andre Fadli
Langkah itu diambil karena sesuai dengan arahan dari KPK bahwa sejumlah proyek tersebut bermasalah.
Diakui Andre sejumlah proyek itu tertunda penyelesaiannya disebabkan masalah setelah OTT KPK , sedangkan sisa anggarannya menjadi silpa sesuai dari nilai kontraknya.
“Sementara untuk penggunaan dana silpa nanti itu kebijakan dari pak sekda,” ujar Andre
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Mustohir Arifin menambahkan untuk sejumlah proyek yang mangkrak itu sebagaimana disampaikan Dinas PUPR Provinsi Kalsel belum bisa ditindaklanjuti, karena sampai saat ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRnya belum ditentukan.
Saat ditanya media mengenai sisa anggaran sejumlah proyek bermasalah itu, Mustohir Arifin menegaskan, itu juga belum dapat diambil keputusan, karena terkait belum ada Plt Kepala Dinas PUPR, mungkin Plt terisi di akhir bulan.( Surya).
