Banjarmasin, lintaskalsel.com
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menekankan pembahasan secara detail sangat penting dalam menentukan Ranperda yang menjadi prioritas.
Hal tersebut dikemukakan Firman Yusi dalam rapat Bapemperda di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026), dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma.
Disebutkan menyisir 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, maksimal 20 Ranperda diperkirakan akan diprioritaskan untuk diusulkan dalam rapat paripurna mendatang.
” Jumlah rancangan yang dimasukkan dalam Propemperda perlu disesuaikan dengan kemampuan penyelesaian pembahasan, sehingga tidak terlalu banyak Ranperda yang akhirnya tidak dapat dituntaskan dalam tahun berjalan.ucap Firman Yusi.
Adapun usulan inisiatif DPRD mencakup sejumlah isu yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan serta pembudi daya ikan, pengaturan transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara usulan pemerintah daerah mencakup bidang lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Penentuan prioritas tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pembentukan Perda yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah. Setiap Ranperda perlu memiliki urgensi yang jelas, sesuai kewenangan provinsi, tidak tumpang tindih dengan aturan yang berlaku, serta dapat dituntaskan sesuai tahapan pembentukannya. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menambah aturan, tetapi juga memberikan landasan hukum bagi penyelesaian berbagai persoalan daerah.
Daftar prioritas Propemperda 2027 selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan. Penjadwalannya direncanakan pada 24 November 2026, namun masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).
Setelah ditetapkan, Propemperda menjadi pedoman DPRD dan pemerintah daerah dalam menyiapkan serta membahas Ranperda sepanjang 2027. Perencanaan yang terukur diharapkan membuat proses pembentukan Perda lebih terarah, realistis, dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.( Surya).
