Banjarmasin, lintaskalsel.com
Firman Yusi Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalsel mendorong agar dilakukan perubahan terhadap Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan.
Hal itu cukup beralasan mengingat kondisi kemarau ekstrem dan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius semua pihak termasuk dirinya sebagai anggota dewan.
Di Banjarmasin Kamis (3/9/2026) Firman Yusi mengenukakan, pengalaman menghadapi kondisi kemarau ekstrem menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pencegahan dan pemadaman,tapi regulasi juga perlu memberikan kepastian mengenai protokol perlindungan masyarakat ketika karhutla telah menimbulkan kabut asap dan memburuknya kualitas udara.
“Karhutla bukan hanya sebagai persoalan kebakaran lahan dan hutan, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, sektor pelayanan dasar harus memiliki protokol yang jelas dan dapat langsung dijalankan,” ujar Firman Yusi Perubahan perda perlu memasukkan ketentuan yang lebih konkret terkait perlindungan pada sejumlah sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan, pendidikan dan sosial, termasuk kelompok rentan.
Kelompok rentan, harus menjadi prioritas dalam distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, evakuasi apabila diperlukan maupun penyediaan ruang aman dengan kualitas udara yang lebih baik.
Firman mengatakan, revisi perda juga perlu mengatur indikator atau ambang kondisi yan memicu aktivasi protokol perlindungan, sehingga respons pemerintah tidak semata-mata bergantung pada keputusan ad hoc ketika bencana sudah terjadi.
“Saya kira yang dibutuhkan adalah protokol yang terukur, begitu kondisi memenuhi indikator tertentu, maka layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial otomatis masuk dalam skenario penanganan. Ini memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memperjelas tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Ada beberapa indikator yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah yakni Pertama, sektor kesehatan, Pemerintah daerah perlu memiliki mandat dan mekanisme yang jelas untuk mengaktifkan posko kesehatan gratis di wilayah terdampak, melakukan distribusi masker yang sesuai kebutuhan serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan rumah sakit menghadapi peningkatan kasus gangguan pernapasan atau ISPA.
Menurut Firman, konsep ISPA Center atau layanan khusus penanganan gangguan pernapasan akibat asap karhutla dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari protokol kedaruratan ketika kualitas udara berada pada kondisi buruk.
Kedua, sektor pendidikan, regulasi perlu mengatur mekanisme pengambilan keputusan apabila kualitas udara telah mencapai level yang membahayakan kesehatan peserta didik.
“Harus ada protokol yang jelas dan jika indeks kualitas udara sudah berada pada level berbahaya, pemerintah tidak boleh menunggu situasi semakin buruk. Perlu ada mekanisme untuk meliburkan sekolah atau mengalihkan pembelajaran menjadi daring sesuai kondisi,” jelasnya.
Ketiga, sektor sosial, Firman menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak asap karhutla, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil.
Ia berharap evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2008 dapat menjadi momentum untuk memperbarui kebijakan pengendalian karhutla agar lebih sesuai dengan tantangan saat ini, terutama menghadapi kemarau ekstrem, perubahan pola cuaca dan risiko memburuknya kualitas udara.
“Perda ini sudah cukup lama dan pengalaman kita menghadapi karhutla dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai regulasi hanya kuat di sisi pengendalian kebakaran, tetapi belum cukup memberikan perlindungan ketika dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Firman Yusi.( Surya).
