Banjarbaru, lintaskalsel.com
Gedung baru dewan dilengkapi pembangunan rumah dinas untuk memudahkan mobilitas.
Hal itu di ungkapkan Ketua DPRD Kalsel Doktor Haji Supian HK SH MH pada peletakan batu perdana pembangunan Gedung Kantor DPRD Kalsel di Banjarbaru, Rabu (5/6/2024).
“Ada alasan utama disampaikan Ketua DPRD tersebut gedung dewan harus lengkap yakni seumpama rumah anggota dewan di Banjarmasin, maka cukup sulit berkomunikasi, lebih lebih jika ada kegiatan di Gedung DPRD Kalsel,” ucap Supian HK
Pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru lebih representatif dibandingkan gedung lama di Banjarmasin.
Pemerintah Provinsi Kalsel memulai pembangunan gedung baru bagi DPRD Kalsel di Komplek Pemerintah Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru.
“Setiap anggota dewan mendapatkan satu ruangan di gedung baru DPRD Provinsi Kalsel,” Tutur Supian HK.
Gedung baru menyiapkan 60 ruangan untuk anggota dewan sebagai antisipasi keanggotaan DPRD Kalsel bertambah dari 55 orang seiring dengan gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Disebutkan Pemprov Kalsel juga segera membangun kantor Komisi Pemilihan Umum KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalsel pada 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan mengungkapkan gedung DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan legislatif.
“Sesuai pengembangan ibu kota Provinsi Kalsel, perlu pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di Banjarbaru dan juga sebagai antisipasi terhadap kemungkinan bertambah kegiatan lembaga legislatif tersebut,” ujar Solhan.
Pembangunan Gedung DPRD Kalsel di kawasan perkantoran Setdaprov berada pada Lahan Pembangunan Gedung DPRD Kalsel ini seluas 2,9 hektare berada dikawasan Setdaprov dengan rencana biaya secara keseluruhan Rp264 miliar.
“Pada tahap pertama periode 2024, pembangunan pondasi Gedung DPRD Kalsel tersebut dengan biaya Rp48,78 miliar,” ucap Solhan.
Selain itu, juga Pemprov Kalsel meletakkan batu pertama pembangunan rumah dinas gubernur setempat dengan perkiraan biaya Rp29 miliar. (Surya).
