Banjarmasin, lintaskalsel.com
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama mitra terkait dalam rangka finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan.
Rapat tersebut sebagai upaya memperkuat sistem ketahanan pangan daerah yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan, berlangsung di Lantai 4, Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, Senin (15/12/2025) pagi.
Ketua Pansus II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda Ketahanan Pangan mencapai progres sekitar 80 persen. “Seluruh substansi dalam raperda ini disusun berdasarkan data serta mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya terkait penetapan lumbung pangan strategis dan penempatan gudang logistik,” ucap Haji Jahrian.
Menyangkut keberadaan cold storage dan sistem pergudangan H. Jahrian menjelaskan bahwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Cold storage yang dimaksud tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, melainkan harus memiliki struktur bangunan yang kokoh dan tahan terhadap potensi bencana alam, sehingga kualitas dan ketersediaan pangan tetap terjaga dalam berbagai kondisi,” tutur politisi Partai Nasdem.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Paman Yani, optimalisasi cadangan pangan daerah sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas cold storage yang memadai. Tanpa dukungan sistem penyimpanan yang baik, cadangan pangan dinilai tidak akan efektif dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Insyaallah ke depan akan dibangun lima titik sistem pergudangan di wilayah strategis, yakni Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu,” pungkas Paman Yani.
Penetapan lima titik strategis tersebut dinilai penting untuk meminimalisir risiko kekosongan stok pangan, khususnya ketika terjadi bencana alam yang berpotensi memutus mata rantai distribusi.( Surya).
