Banjarmasin, lintaskalsel.com
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan jajarannya diminta benar-benar melakukan verifikasi kembali data-data para penerima bantuan sosial untuk menghindari terjadinya salah sasaran.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peovinsi Kalsel Jihan Hanifha, saat memimpin rapat dengan mitra kerjanya Dinsos Prov Kalsel, Rabu, (23/10/2024 )di Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Banjarmasin.
“ Pendataan fakir miskin ini menjadi PR kita bersama karena ini harus benar-benar terverifikasi dari kabupaten/kota, di uptade terlebih dahulu
sehingga jangan sampai ada penerima yang tidak tepat sasaran,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jihan Hanifha.
Selain itu, juga disoroti kecilnya pagu anggaran yang diusulkan oleh dinas yang membawahi 5 UPTD ini terlebih tupoksi dinas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
” Dia mencontohkan bantuan rehab rumah tidak layak huni yang hanya dianggarkan sekitar 55 unit, padahal masih bisa diperbanyak, seperti bantuan rumah tidak layak huni, anggarannya bisa lebih dari itu,” ucap Jihan.
Terkait upaya penurunan angka stunting di Kalsel diakui, meski yang paling dominan adalah Dinas Kesehatan namun Dinsos ternyata juga memiliki program kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan stunting,t adi sudah kita konsultasikan dan akan kita tambah juga pos anggarannya. jelasnya.
Dinas Sosial Provinsi Kalsel diharapkan bisa menjalankan seluruh program kegiatannya di Tahun Anggaran 2025 dengan lancar, sesuai ekspektasi, tepat sasaran dan masyarakat miskin bisa terayomi dengan baik.
Sementara mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Gusnanda menyampaikan paparan terkait program kegiatan dengan pagu anggaran Dinsos TA 2025 sebesar 109 milyar lebih, dan terbagi kepada 5 UPTD, yakni PRSPDNF Fajar Harapan, PPRSAR Mulia Satria, PRSPD Iskaya Banaran, PRSTS Barakat Cangkal Bacari dan PPRSLU Budi Sekahtera.( Surya)
