Banjarmasin, lintaskalsel.com
Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, menyikapi polemik pergantian antar waktu (PAW) legislator Partai Golkar di DPRD Tanah Laut secara tegas membantah telah menandatangani surat rekomendasi PAW tersebut. Tanda tangan yang tercantum dalam dokumen itu bukan miliknya dan menegaskan ada dugaan kuat pemalsuan.
“Saya tegaskan, tanda tangan yang ada di surat itu bukan tanda tangan saya. Ini jelas bukan benar, dan ini perlu diluruskan,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kalsel Kamis (11/9/2025).
Hasnuryadi tidak hanya membantah tapi juga menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurutnya, tindakan itu bukan hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga dapat merusak marwah dan kredibilitas Partai Golkar di mata publik.
“Ini masalah serius, dan saya akan menempuh jalur hukum. Biar semua terang benderang, siapa yang melakukan pemalsuan ini,” tegas Hasnuryadi.
Ia meminta agar seluruh kader tetap menjaga kondusivitas internal sembari menunggu proses hukum berjalan. Hasnuryadi menekankan pentingnya kebersamaan dan soliditas partai agar tidak terpecah akibat isu tersebut.
“Jangan sampai persoalan seperti ini merusak kebersamaan kita. Partai Golkar harus tetap solid, dan kebenaran pasti akan terungkap,” tambahnya.
Polemik PAW di tubuh Golkar Tala sebelumnya memicu perdebatan setelah beredarnya dokumen yang diduga ditandatangani oleh Hasnuryadi. Namun, bantahan sekaligus langkah hukum yang akan diambilnya menambah babak baru dalam dinamika politik partai beringin di Banua.( Surya).
