Banjarbaru, lintaskalsel.com
Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Kalsel bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Landasan Ulin, Banjarbaru dihadiri Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, Selasa (23/9/2025) siang.
Dalam dialog tersebut turut hadir anggota Komisi VIII DPR RI, H. Sudian Noor, Kepala BPS Kalsel, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Bupati 13 Kabupaten Kota, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalsel, bersama jajaran pejabat dan ratusan perwakilan pilar-pilar sosial dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel mulai dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Pelopor Perdamaian.
Saat ini, keberadaan pilar-pilar sosial di Banua tercatat terdiri dari 199 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 122 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 1.263 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 1.127 Karang Taruna, 385 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 1.411 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 56 Pelopor Perdamaian.
Kehadiran pilar-pilar sosial menjadi garda terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat, mulai dari penanganan fakir miskin, pemberdayaan pemuda, mitigasi bencana, hingga menjaga harmoni sosial.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial RI di tengah-tengah pilar sosial di Kalsel.
“Kehadiran Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, akan memberikan semangat baru bagi pilar-pilar sosial di daerah kami untuk terus bertumbuh sebagai kekuatan penting dalam menangani permasalahan sosial di Kalsel,” ucap Gubernur Muhidin.
Muhidin juga menekankan pentingnya forum dialog ini sebagai sarana bertukar informasi, gagasan, serta masukan yang konstruktif demi memperkuat peran pilar-pilar sosial.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik mungkin, karena masukan yang lahir dari para pegiat sosial sangat berharga bagi arah kebijakan kesejahteraan sosial di Kalsel,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya mengoptimalkan peran pilar-pilar sosial dengan berbagai program strategis, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pemberian tali asih untuk TKSK dan Pendamping PKH, serta rencana pemberdayaan ekonomi bagi pilar-pilar sosial pada tahun mendatang.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan tiga program prioritas Kementerian Sosial yang saling berkaitan, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Menurutnya, DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam setiap program penanganan sosial, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Basis data ini diperbarui secara berkala setiap tiga bulan, baik melalui jalur formal maupun partisipatif, sehingga validitas dan akurasinya tetap terjaga.
“Bansos berpedoman pada DTSEN, Sekolah Rakyat juga diawali dengan DTSEN. Anaknya bersekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu. Pendekatan ini, keluarga bisa benar-benar naik kelas dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” jelas Saifullah Yusuf
Bansos tidak sekadar memberikan bantuan jangka pendek, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian. Setiap KPM yang berhasil lulus dari penerima bansos akan diarahkan ke program pemberdayaan, termasuk dukungan berupa bantuan modal usaha hingga akses pasar.
Saifullah Yusuf mencontohkan, jika satu pendamping mampu mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun terdapat sekitar 330 ribu keluarga yang naik kelas — dari penerima bantuan menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.
“Seperti pesan Presiden Prabowo, bansos itu sementara, tetapi berdaya selamanya,” pungkasnya.
Dialog berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan, usulan, hingga pengalaman lapangan yang disampaikan perwakilan pilar sosial dari sejumlah daerah seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, serta Kabupaten Banjar.
Forum ini diharapkan mampu menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pegiat sosial, guna menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan di Kalsel.
Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk terus menjaga sinergi dan memperkuat jejaring pilar-pilar sosial, sebagai wujud nyata gotong royong dalam membangun masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan mandiri. (Surya)
