Haji Imus Anggota Banggar DPRD Kalsel, Masyarakat Miskin Harus Tetap Dapat Dana Pendamping Berobat, Batalkan Untuk Dihapus Pemprov

Amggota Banggar DPRD Kalsel H Mustohir Arifin

Banjarmasin, lintaskalsel.com

Jika usulan alokasi “dana pendamping” yang sudah bertahun ditempatkan di rumah sakit, dihapus atau ditiadakan, maka sebagai anggota banggar DPRD Kalsel sangat menolak.

Pasalnya, dana tersebut, sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang benar-benar tidak mampu.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H Mustohir Arifin, kepada awak media di Banjarmasin Selasa ( 28/10/2025).

“Saya sangat tidak setuju jika dana pendamping itu ditiadakan, kasihan masyarakat miskin yang membutuhkan,” tegas H Mustohir Ariffin,

Masih banyak dana disektor lain bisa di potong, dan jangan dana bagi masyarakat miskin yang dihilangkan, ini sangat keterlaluan.

Menurutnya masyarakat miskin, banyak yang tak tercover BPJS, karena mereka mang tidak mampu alias masyarakat miskin, jangan kan untuk bayar iuran BPJS, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja mereka masih banyak kekurangan.

“Jadi Pemerintah Provinsi harus mempertimbanga

Kan dan memperhitungkan, sebab kesehatan merupakan salah satu visi-misi kepala daerah, jika ini terjadi maka akan mendistrosi apa yang jadi harapan kepala daerah,” ucap Haji Imus panggilan akrabnya.

Disebutkannya visi-misi gubernur dan wakil gubernur, terdapat dua visi-misi prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan yang diwujudkan.

” Artinya jangan sampai karena hanya kebijakan dana yang tidak terlalu besar itu dihilangkan, justru menciderai keberhasilan visi-visi yang sudah diupayakan dengan dana besar,” tegas anggota banggar H Imus .

Sebelumnya, pada rapat pembahasan tentang ‘pendapatan’ Kamis 24 Oktober 2025 yang digelar Banggar DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Alfian Yusuf, saat itu meminta agar dana pendamping itu jangan di “nol”kan atau dihapus.

“Kami mohon dana pendamping ini jangan di “nol”kan, karena nanti kami kesulitan melayani masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS,” pintanya.

Senada, Direktur Rumah Sakit Ansari Saleh dr. Tabiun Huda, juga melontarkan permohonan serupa seperti yang diusulkan rumah sakit ulin, agar tidak di nol kan.

Untuk diketahui, tahun sebelumnya, dana pendamping yang ditempatkan di RSUD Ulin Banjarmasin, berkisar 5 sampai 8 miliar rupiah. Sedang RSUD Ansari Saleh dikisaran 1,5 miliar rupiah.(Surya)

Berita Terkait

slot gacor