Banjarmasin, lintaskalsel.com
Ketua Dewan Haji Supian HK dan Wakil Ketua serta beberapa anggota DPRD lainnya membuat sejarah baru dalam aksi demo Gabungan Badan Ekskutif Mahasiswa dan LSM mempersilahkan masuk ke ruang rapat paripurna untuk berdialog dan berdiskusi terkait dengan 6 poin tuntutan BEM itu dengan pengawalan ketat aparat keamanan setempat.
Momen yang paling mendapat sorotan adalah ketika Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, mengambil langkah tidak biasa dengan mengizinkan seluruh massa aksi masuk ke Ruang Paripurna.
Kebijakan itu langsung dianggap sebagai babak baru dalam sejarah aksi mahasiswa di gedung dewan. Para peserta aksi menyebut baru kali ini pintu Ruang Paripurna dibuka lebar untuk mereka, sehingga dialog bisa berlangsung lebih terbuka dan tanpa sekat. Suasana pun menjadi riuh ketika mahasiswa memberikan tepuk tangan meriah kepada Supian HK sebagai bentuk apresiasi.
Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Selatan ini mendapat perhatian publik dengan berapa isu yakni penyelamatan Taman Nasional Meratus, Penetapan Luhap yang dinilai melanggar HAM, Menghentikan tambang ilegal,melakukan penyelidikan perampasan tanah dam pencemaran lingkungan.
Selain itu pemerintah melakukan audit lingkungan menyeluruh,menyediakan air bersih darurat dan memperbaiki infrastruktur akibat tambang serta mengembalikan hak adat.
Menyediakan BBM yang berkualitas bagi masyarakat dan poin terakhir menuntut Presiden dan DPR RI mengesahkan undang undang Pro Rakyat.
Dari BEM Uniska menyampaikan bahwa isu Meratus bukan lagi persoalan lokal, melainkan sudah berada pada ranah nasional. Mereka mengkritik pemerintah provinsi yang dinilai belum tegas merespons tuntutan penyelamatan Meratus. “Ketika kami demo sebelumnya, gubernur tidak berani mengamini permintaan kami. Hanya bapak Ketua DPRD yang berani mengiyakan,” ujar perwakilan mahasiswa tersebut.
Langkah Supian HK membuka akses ruang paripurna dinilai sebagai sinyal bahwa legislatif siap berdiri bersama masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal isu lingkungan yang menyangkut masa depan Banua. Mahasiswa menyebut keberanian tersebut layak mendapat pujian karena menunjukkan kemauan politik yang lebih kuat dibandingkan pihak eksekutif.
Di hadapan massa, Supian HK menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menampung aspirasi mahasiswa, tetapi juga membawa persoalan Taman Nasional Meratus hingga ke pemerintah pusat. Ia memastikan DPRD Kalsel akan bersurat, melakukan koordinasi, dan mendorong kementerian terkait agar tuntutan mahasiswa tidak berhenti di tingkat daerah.
Penyelamatan Meratus merupakan kepentingan nasional karena terkait keberlanjutan lingkungan hidup, hulu air, dan keselamatan masyarakat di kawasan penyangga. “Kami akan membawa persoalan Meratus ini sampai ke pusat. Tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengawal dengan sebaik-baiknya. Itu komitmen kami,” tegas Supian HK.
Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi titik balik meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian Meratus. Mahasiswa juga berharap langkah Supian HK dapat menjadi contoh bagi pejabat lain untuk lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi publik. (Surya)
