Banjarmasin, lintaskalsel.com
Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya pada bidang kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kerja yang digelar Selasa, (21/4/26), berbagai isu strategis menjadi perhatian utama guna menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, S.H., menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan ini. Menurutnya, langkah konkret dan terukur sangat diperlukan agar program-program pemerintah daerah benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.
Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, Pansus IV mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara perangkat daerah agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Jihan juga mengapresiasi terhadap program sekolah rakyat yang dinilai sebagai salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dianggap mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah rakyat merupakan langkah yang sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Ini patut kita apresiasi dan dorong agar terus dikembangkan,” ujarnya.
Rapat ini mengundang sejumlah mitra, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, turut melibatkan tenaga ahli Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.( Surya).
