DPRD Kalsel Siap Teruskan 8 Poin Tuntutan HMI Kalsel Ke DPR RI

Ketua Dewan Supian HK Didampingi Wakil Ketua Dan Anggota Menyimak Isi 8 Poin Tuntutan HMI Kalsel

Banjarmasin, lintaskalsel.com

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati delapan poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan dalam aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026) Kamis Sore. Aspirasi HMI Kalsel ini diteruskan ke DPR RI dan instansi terkait sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Aksi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel. Audiensi diterima langsung Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi sejumlah anggota DPRD Kalsel untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan yang meliputi evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah dan stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan PPh Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujar Supian HK.

Menurutnya, sebagian besar tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani dan mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.

Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog dalam audiensi untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan semangat mencari solusi dan memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.( Surya).

 

Array

Berita Terkait

slot gacor