Batulicin, lintaskalsel.com
Kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 dipantau langsung Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi.
Kedatangan Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani tersebut disambut langsung oleh Kepala KPH Kusan, Raihan, beserta jajaran, Jumat (19/6/2026).
KPH Kusan ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tugas mengelola, menjaga, serta merehabilitasi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Paman Yani tidak hanya menerima laporan terkait kesiapan penanganan karhutla tahun 2026, tetapi juga memberikan arahan kepada jajaran KPH Kusan.
Dalam kesempatan itu Pan Yani juga melakukan penanaman pohon bersama sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan upaya rehabilitasi kawasan hutan.
Kunjungannya ke KPH Kusan dilakukan karena unit tersebut merupakan ujung tombak Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan dalam menjaga dan mengawasi kawasan hutan, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya, peninjauan ini penting dilakukan mengingat kondisi cuaca saat ini mulai memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPH Kusan dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dari ancaman karhutla,” ujar Paman Yani.
Musim kemarau tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat memicu aktivitas pembalakan liar maupun pembakaran lahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“ Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, penanganannya menjadi lebih sulit karena kurangnya kesiapsiagaan, oleh sebab itu perlu harus antisipasi sejak dini.
” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalsel juga dalam kesempatan itu meninjau secara langsung kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki KPH Kusan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, yakni mulai dari peralatan pemadaman hingga dukungan sumber daya manusia di lapangan.
Paman Yani mengakui upaya pencegahan karhutla yang dilakukan KPH Kusan saat ini masih menghadapi keterbatasan anggaran namun demikian, ia berharap seluruh program pengawasan dan perlindungan hutan tetap dapat berjalan secara optimal.
“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama, khususnya ketika berbicara di ranah penganggaran. Anggaran yang tersedia saat ini tentu belum sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus dijaga. Karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta penambahan tenaga polisi kehutanan agar pengawasan hutan dapat dilakukan secara maksimal,” tutupnya. ( Surya).
