Banjarmasin, lintaskalsel.com
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan melaksanakan rapat kerja dengan BPKAD) Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel dengan berfokus pembahasan penanggulangan bencana dalam kaitannya dengan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas komisi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan daerah di tengah potensi ancaman bencana alam Selasa. (14/04/2026)
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas yang memimpin rapat. Di bawah kepemimpinannya, menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana yang berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan dari Komisi III DPRD Kalsel, Aulia Azizah, serta perwakilan dari Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim. Kehadiran lintas komisi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih terpadu dan responsif.
Selain unsur legislatif, rapat kerja ini juga mengundang sejumlah perangkat daerah dan instansi teknis terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (
Hadir pula Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan.
Rapat membahas sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan cadangan pangan daerah, pemetaan wilayah rawan bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan distribusi pangan akibat bencana alam. Selain itu, juga dibahas perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek vital yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan bencana. Dampak bencana yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan dinilai perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui rapat ini, diharapkan tercipta langkah konkret dan sinergis antar komisi di lingkungan DPRD Kalimantan Selatan dalam memperkuat ketahanan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat bencana di Kalimantan Selatan.
Sementara itu Haji Jahrian anggota DPRD Kalsel yang turut hadir mrnekankan pentingnya upaya pengerukan beberapa aliran sungai untuk mengatasi banjir.
” Kami tahu geografi Kalsel dibawah permukaan air laut, di bawah Provinsi Kalteng, sehingga air mengalir menumpuk kedataran rendah. Dataran Rendah ini Pas letaknya Di Banua Kalimantan Selatan, sifat air kan menuju ketempat yang rendah,” tutup Guru Jahrian pamggilan Akrabnya. ( Surya).
